Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/ID Survey, Arisudono Soerono beserta Sub Holdingnya, di Ruang Rapat Komisi VI, Kamis (6/2/2025). Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti pentingnya transformasi digital dan harmonisasi regulasi di ID Survei. Ia mengusulkan peningkatan penetrasi informasi serta pembentukan tim khusus untuk menyelaraskan regulasi internal dengan aturan eksternal. Diketahui, ID Survey adalah perusahaan (holding) jasa survei yang merupakan gabungan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia. ID Survey didirikan pada tahun 2021. 

"Keterbatasan informasi dan kurang optimalnya penetrasi media sosial menjadi tantangan bagi ID Survey. Generasi saya lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial. Jika ID Survey tidak aktif di platform tersebut, maka masyarakat akan kurang memahami peran dan layanannya," ujar Kawendra saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/ID Survey, Arisudono Soerono beserta Sub Holdingnya, di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Lebih lanjut, Kawendra mengapresiasi laporan keuangan PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia (Persero) yang dinilainya memiliki target terukur. Walaupun begitu, ia menggarisbawahi adanya potensi benturan regulasi antara aturan internal ID Survei dengan regulasi eksternal yang dapat menghambat pengguna layanan.

"Saya mengapresiasi laporan keuangan yang telah disampaikan. Target-targetnya juga terukur, semoga bisa tercapai. Namun, ada catatan penting, yaitu regulasi internal ID Survey yang terkadang berbenturan dengan aturan eksternal. Saya mengusulkan pembentukan tim khusus untuk mengharmonisasi regulasi ini, agar operasional ID Survey lebih efisien dan tidak ada kendala bagi pengguna layanan," tegasnya.

Ia juga meminta penjelasan tertulis mengenai tahapan transformasi digital yang akan dilakukan ID Survey. Menurutnya, digitalisasi dapat mempercepat proses survei, terutama dengan pemanfaatan media sosial.

"Saya ingin mengetahui tahapan transformasi digital yang akan dilakukan oleh ID Survei dan grupnya. Saat ini, segalanya serba cepat, bahkan survei pun bisa dilakukan melalui media sosial. Sebagai grup andalan Indonesia di bidang survei, saya harap ID Survei bisa mencapai targetnya menjadi salah satu dari 20 besar perusahaan survei dunia," ujarnya.

Terakhir, ia melihata adanya persaingan internal antara Sucofindo dan Surveyor Indonesia yang dinilai menciptakan zona nyaman bagi ID Survey. Sebab itu, dirinya mendesak agar perusahaan lebih agresif dalam ekspansi ke pasar luar negeri dan memastikan optimalisasi digitalisasi yang terukur.

"Karena pesaing ID Survey masih berasal dari internal, seperti Sucofindo dan Surveyor Indonesia, ada kecenderungan untuk merasa nyaman. Jangan terlena di zona nyaman! Saya sepakat dengan Bang Herman Khaeron dan Bang Nasril Bahar bahwa penetrasi ke pasar luar negeri harus terus diperluas. Saya melihat sudah ada ekspansi ke beberapa negara, ini harus terus didorong," terangnya.

Menutup pernyataan, Kawendra juga menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh berdampak negatif pada tenaga kerja. "Saya selalu peduli terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Jika ID Survey melakukan transformasi digital, pastikan hal ini tidak mengorbankan tenaga kerja yang telah berkontribusi sejak awal dalam kesuksesan perusahaan," tutup Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut. (nv,um/rdn)